Pelayanan Bersih, Profesional, Cepat, Transparan dan Tanpa Biaya

N U S A N T A R A

Lagi, Kemenkeu Raih Penghargaan IPRAS 2016

Lagi, Kemenkeu Raih Penghargaan IPRAS 2016

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali meraih penghargaan setelah beberapa...

Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Pengakuan atas Prestasi Ditjen Perbendaharaan

Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Pengakuan atas Prestasi Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – 9 (Sembilan) orang pegawai Ditjen Perbendaharaan menerima kenaikan...

Menkeu : Kita Penjaga Keuangan Negara, Nagara Dana Rakca

Menkeu : Kita Penjaga Keuangan Negara, Nagara Dana Rakca

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan...

Menkeu : Awal 2017, Penyederhanaan SPJ harus sudah bisa dieksekusi

Menkeu : Awal 2017, Penyederhanaan SPJ harus sudah bisa dieksekusi

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Langkah-langkah penyederhanaan proses penyaluran dan...

  • Lagi, Kemenkeu Raih Penghargaan IPRAS 2016

    Lagi, Kemenkeu Raih Penghargaan IPRAS 2016

    Senin, 05 September 2016 09:33
  • Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Pengakuan atas Prestasi Ditjen Perbendaharaan

    Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Pengakuan atas Prestasi Ditjen Perbendaharaan

    Jumat, 04 November 2016 07:44
  • Menkeu : Kita Penjaga Keuangan Negara, Nagara Dana Rakca

    Menkeu : Kita Penjaga Keuangan Negara, Nagara Dana Rakca

    Jumat, 04 November 2016 08:15
  • Menkeu : Awal 2017, Penyederhanaan SPJ harus sudah bisa dieksekusi

    Menkeu : Awal 2017, Penyederhanaan SPJ harus sudah bisa dieksekusi

    Jumat, 04 November 2016 08:32
Seorang arif adalah lebih baik daripada kearifan. Seorang jahat adalah lebih baik dari kejahatan
Ali bin Abi Tholib RA

Grafik Penerbitan SP2D

Update Data Terakhir (Waktu Server) : 14-10-2016 13:25:41 WIB (Sumber: OM SPAN)
    • Struktur Organisasi

      Struktur Organisasi (310)

    • Visi dan Misi

      Visi dan Misi (314)

      VISI Menjadi pengelola keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab guna mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera.  MISI Mewujudkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan,efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Menghasilkan pelayanan di bidang perbendaharaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat dan akurat. Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang dananya bersumber dari dalam dan luar negeri dan kredit program secara profesional, berkelanjutan dan akuntabel. Mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam rangka menghasilkan pertanggungjawaban apbn yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.

    • Wilayah Kerja KPPN Ketapang

      Wilayah Kerja KPPN Ketapang (344)

      Wilayah kerja KPPN Ketapang adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 214/KMK.01/2006 meliputi 2 (dua) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Ketapang ; Kabupaten Kayong Utara ; Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Barat, terletak di antara garis 0º 19’00” – 3º 05’ 00” Lintang Selatan dan 108º 42’ 00” – 111º 16’ 00” Bujur Timur. Dibandingkan Kabupaten lain di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai, yang merupakan muara sungai, berupa rawa – rawa terbentang mulai dari Kecamatan Teluk Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Pulau Maya Karimata, Sedangkan daerah hulu umumnya berupa daratan yang berbukit – bukit dan diantaranya masih merupakan hutan. Sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah sungai Pawan yang menghubungkan Kota Ketapang dengan Kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Sungai Laur...

    << < 1 > >> (1)
    • Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Pengakuan atas Prestasi Ditjen Perbendaharaan

      Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Pengakuan atas Prestasi Ditjen Perbendaharaan (75)

      Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – 9 (Sembilan) orang pegawai Ditjen Perbendaharaan menerima kenaikan pangkat luar biasa atas prestasi dan sumbangsihnya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Kenaikan pangkat luar biasa (KLB) tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada momen Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 di Jakarta (02/11). Rapimnas ke dua pada tahun 2016 bertema "kerja nyata memantapkan fungsi treasury dalam menjaga akuntabilitas dan kredebilitas keuangan negara". Keputusan  KLB  diterima oleh kesembilan pegawai tersebut secara simbolis melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto di hadapan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu dan Ditjen Perbendaharaan. “Mudah2an ini (KLB-Red.) bisa menjadi pemicu semangat kami” harap Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam laporannya kepada Menkeu. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam sambutannya...

    • Lagi, Kemenkeu Raih Penghargaan IPRAS 2016

      Lagi, Kemenkeu Raih Penghargaan IPRAS 2016 (55)

      JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali meraih penghargaan setelah beberapa waktu lalu sempat menyabet 3 kategori penghargaan di bidang pelayanan sistem informasi. Kini giliran bidang hubungan masyarakat (humas) atau public relation yang berhasil meraih juara pertama dalam ajang Indonesia Public Relations Awards and Summit (IPRAS) 2016. Kemenkeu memenangkan penghargaan untuk kategori kementerian dan lembaga dengan program komunikasi sadar APBN. “Dalam kategori yang sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan program kehumasan ‘kampanye hemat energi potong 10%’,” ungkap Kemenkeu dalam laman resmi Kemenkeu, Kamis (1/9). Sementara juara ketiga diraih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusung program ‘ngamen korupsi: nyanyi antikorupsi dari stasiun ke stasiun di Jabodetabek. Pilihan Redaksi PM Australia Ke KTT G20, Ini yang Dibahas Gali Kajian Redenominasi Rupiah, BI Gelar Kompetisi Kapan Saat Terutang PPh Pasal 23? Jokowi Dukung Implementasi...

    • Menkeu : Awal 2017, Penyederhanaan SPJ harus sudah bisa dieksekusi

      Menkeu : Awal 2017, Penyederhanaan SPJ harus sudah bisa dieksekusi (102)

      Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Langkah-langkah penyederhanaan proses penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran terus dikebut oleh Ditjen Perbendaharaan. Demikian pernyataan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono pada Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 di Jakarta, kemarin (02/11). Marwanto menyampaikan bahwa identifikasi permasalahan dilakukan dengan terjun ke lapangan, melalui program sehari menjadi Kepala Sekolah oleh para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan menjadi penyuluh oleh Kepala KPPN di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengalami dan menyaksikan betul bagaimana problem di lapangan terkait pencairan dan pertanggungjawaban keuangan.  “Itu akan menjadi modal ke depan, bahwa dalam pelaksanaan pencairan pendanaan baik kegiatan maupun proyek, teman-teman harus masuk langsung bisa masuk ke satker untuk mengetahui permasalahan dan segera langsung mencari solusi terbaik sesuai koridor peraturan yang ada”, ungkap Marwanto. Terkait simplifikasi...

    • Menkeu : Kita Penjaga Keuangan Negara, Nagara Dana Rakca

      Menkeu : Kita Penjaga Keuangan Negara, Nagara Dana Rakca (100)

      Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan Menteri Keuangan, sejumlah Kepala Lembaga, undangan dan para peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 menyatakan bahwa Ditjen Perbendaharaan telah dan senantiasa akan menegakkan kode etik, mengeliminasi praktek pungli serta berkoordinasi secara intensif dengan aparat pengawas fungsional terutama Inspektorat Jenderal guna mengamankan pengelolaan keuangan negara bebas dari kolusi dan korupsi. Komitmen ini tidak hanya menjadi wacana tetapi diwujudkan secara nyata oleh Ditjen Perbendaharaan antara lain dengan diterimanya pengakuan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko dan Amlapura di tahun 2016 ini, menyusul KPPN Semarang II dan KPPN Malang yang telah lebih dahulu menerima pengakuan tersebut. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dalam...

    << < 1 > >> (1)
    • Permainan uang

      Permainan uang (213)

      Istri saya bertanya seputar mata uang rupiah yang terus melemah ketika dia lagi setir kendaraan.. Istri : Kenapa rupiah terus turun ya pah Saya : negara lain juga turun.. Istri : aku tanya soal indonesia  Saya; Ya karena mata uang kita tergantung dengan negara lain khususnya dengan amerika.. Istri : Lah apa hubungannya? Saya : Karena uang itu bukan hanya alat tukar tapi juga komoditas yang diperdagangkan..jadi ttergantung pasar..bisa naik dan bisa juga turun Istri : Kalau bisa diperdagangkan artinya bisa dihitung dong..berapa nilai rupiah yang benar.. Saya : Ya bisa tapi tidak juga pasti Istri : Caranya ? Saya : Ya kita harus hitung surplus neraca perdagangan dan trend kurs mata uang negara lainnya khususnya amerika. Dan ada rumus cara ngitung sehingga ketemu nilai kurs yang efektif Istri : Engga ngerti aku..Kenapa terus amerika yang jadi masalah? Saya : Hampir semua negara didunia menggunakan dollar sebagai cadangan devisa negaranya.Sehingga dollar menjadi alat transaksi yang...

    << < 1 > >> (1)

Login

Tingkat Layanan Kepuasan

Bagaimana menurut Anda, layanan kami?

Kontrak Kinerja